Forum Komunikasi Guru Indonesia (FKGI) Bolaang Mongondow Utara legalitasnya diragukan PEMDA

Forum Komunikasi Guru Indonesia (FKGI) BOLMUT lahir sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan para guru terhadap dunia pendidikan. Guru sebagai pilar utama pendidikan, ada keterpanggilan secara moral untuk peningkatan sumber daya guru. Keberadaan guru memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan. Oleh karena itu, perhatian terhadap profesi guru harus ada upaya untuk ditingkatkan. Salah satu bentuk untuk peningkatan mutu para guru adalah adanya sebuah wadah untuk pengembangan profesi. Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah otonom baru diperlukan sebuah wadah profesi khususnya untuk para guru. Melihat hal itu, para guru se-kabupaten BOLMUT melakukan iniasiatif dan membuka komunikasi kepada semua pihak membentuk wadah untuk para guru.Awalnya para guru Bolmut, menginginkan segera terbentuknya PGRI. Namun seiring dengan berjalannya waktu, harapan terbentuknya PGRI nampaknya tidak memberikan harapan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Utara seharusnya menjadi motor penggerak terbentuknya PGRI, akan tetapi, Dikpora seakan diam di tempat.
Melihat sikap dikpora yang tidak respek dengan keberadaan wadah para guru kurung waktu 4 tahun selama pemerintahan Hamdang Datungsolang –Depri Pontoh. Sikap tersebut menimbulkan reaksi kepada para guru untuk segera membentuk wadah guru dengan tujuan dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi guru ke depan. Di tengah hiruk-pikuknya pembentukan wadah guru tersebut , secara tidak sengaja muncul persoalan di tengah –tengah guru yakni, masalah pembayarang Tunjagan Profesi dan Tunjangan Tambangan Penghasilan (TPP) yang pembayarannya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kementerian Keuangan Nomor 74 dan 75 2011 & 2012 tentang alokasi dana tunjangan sertifikasi dan TPP. Di Dalam PP Menkeu dijelaskan bahwa pembayaran tunjangan sertifikasi dan TPP dibayarkan tiap 3 bulan. Namun pada kenyataannya pembayaran hak-hak guru tersebut sampai hari ini masih menimbulkan masalah.
Patut diakui pula bahwa berkaitan dengan masalah sertifikasi dan TPP, membuat para guru berusaha secara cepat untuk pembentukan organisasi guru di Bolaang Mongondow Utara. Sepanjang perjalanannya pembentukan organisasi ini menimbulkan berbagai perspektif dari berbagai pihak, ada anggapan bahwa organisasi ini terbentuk hanya semata-mata untuk memperjuangkan tunjangan sertifikasi dan TPP. Tanggapan lain bahwa inisiatif para guru membentuk organasasi sebagai sarana membangun kekuatan politik semata, bahkan ada anggapan yang ekstrim, organasasi guru yang akan dibentuk sebagai organisasi pemberontak. Dengan banyaknya opini publik yang berkembang tak membuat para guru berhenti berjuang dan bekerja untuk lahirnya wadah guru di kabupaten padi ini. Pada tangga 18 Desember 2012 kurang lebih 19 orag guru yang mewakili setiap kecamatan dibentuklah sebuah organisasi profesi guru dan diputuskan nama organsasi Forum Komunikasi Guru Indonesia (FKGI) Bolaang Mongondow Utara.
Dengan munculnya organisasi profesi guru ini, tidak sedikit mendapat sorotan, khususnya pemerindah daerah. Dalam pidato Bupati Hamdan Datungsolang dalam rangka peringatan memasuki tahun baru 2013 masehi, hari senin,03 Januari 2013, beliau sempat menyentil bahwa ada 19 orang guru terduga sebagai provokator yang menyebabkan DPRD Bolmut mekukan hearring dan mengakibatkan batalnya para guru ikut berpartisipasi dalam program pemerintah daerah tentang rumah layak huni. Namun harus diketahui, para guru sangat naïf kalau kemudian tidak menyetujui program tersebut. Para guru justru memberi apreasiasi yang baik ketika pemda meluncurkan program tersebut. Menurut para guru saat itu, program ini harus dilandasi dengan Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkannya secara hukum.
Keluar dari masalah tersebut, para guru yang tergabung di FKGI mencoba klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang bahwa FKGI menjadi organisasi pemberontak dan sebagainya. Pengurus FKGI yang ditetapkan langsung oleh dewan pendiri dan diatur dalam AD/ART organisasi melakukan konslidasi dan upaya-upaya sosialisasi kepada semua pihak dengan menawarkan berbagai macam ide untuk kemajuan pendidikan Bolaang Mongondow Utara termasuk kepada pemerintah, dalam hal ini Dikpora selaku lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan di daerah. Langka-langka pengurus FKGI sedikitnya menuai hasil yang positif, dikpora merespon positif kegiatan yang ditawarkan oleh FKGI. Pengurus FKGI tidak hanya berhenti disitu, tetapi mereka juga langsung minta petunjuk kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah, dan saat itu,para guru merasa gembira karena pemerintah daerah sangat merespon dengan baik.
Pengurus FKGI memanfaatkan momen baik ini dengan merencanakan kegiatan perdana yakni, merencanakan kegiatan seminar penguatan karakter guru dan pelatihan penulisan penelitian tindakan kelas (PTK). Kegiatan ini awalnya direspon dengan Pemerintah Daerah dengan diedarkannya undangan peserta oleh Dikpora maupun undangan pemateri yang direkomendasikan langsung kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga. Hal ini terjadi karena upaya dari pengurus FKGI dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat.
Persiapan kegiatan terus dilakukan oleh panitia dan pengurus FKGI dan terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah. Namun diakhir kegiatan satu hal membuat para guru merasa kaget
dan tidak disangka-sangka sebelumnya kalau upaya para guru yang dilakukan dengan penuh ketulusan, ikhlas tanpa ada unsur kepentingan apa pun semata-mata untuk peningkatan mutu pendidikan di Bolmut justru mendapatkan tamparan yang sangat keras manakala pemerintah daerah menyatakan tidak ada persetujuan dan dukungan terhadap kegiatan FKGI yang sudah direncanakan dengan susah payah sebelumnya. Kondisi ini membuat para guru putus asa dan mungkin tak ada lagi asa untuk berkarya kalau kemudian sikap pemerintah terhadap kreatifitas para guru diabaikan.
Para guru sangat menyadari kegiatan yang dilaksanakan memang di tengah-tengah hiruk pikuk politik. Akan tetapi, seharusnya para tokok politik dalam menghadapi konstalasi politik di daerah mania ini dapat memberikan pendidikan politik yang bijaksana, arif, dan cerdas. Namun sangat disayangkan dalam suasana iklim politik yang terbangun, haruskah daya kreatifitas anak bangsa dibekukkan ?
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 41 bagian kesembilan tentang organisasi dan kode etik dijelaskan bahwa guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara pada point 5 pasal 41 menjelaskan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
Dengan demikian, sangatlah jelas keberadaan Forum Komunikasi Guru Indonesia (FKGI) BOLMUT bukanlah organisasi yang illegal. Akan tetapi, FKGI memiliki payung hukum dan sudah memiliki administrasi yang lengkap. Perlu diketahui, FKGI sudah terdaftar di KESBANPOL Bolaang Mongondow Utara.

FKGI BOLMUT terus maju………………!

Selamat Membaca !
Ditulis Oleh La Juni

Kegiatan Pelaksanaan Seminar dan DIKLAT PTK

Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/16/M.PAN-RB/11/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menyatakan bahwa persyaratan dalam kenaikan golongan wajib sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan III/a ke atas dengan minimal jumlah angka kredit yang bervariasi berdasar jenjang pangkat/golongannya. Salah satu kegiatan pengembangan profesi guru tesersebut adalah dengan melakukan PTK dengan tujuan; (1) untuk guru; meningkatnya profesioanlisme guru, (2) untuk lembaga; meningkatkan standar mutu sekolah dan ke (3) untuk peserta didik; untuk meningkatkan prestasi belajar.

Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menolong guru dan tenaga kependidikan untuk mengadakan PTK, sebab dalam kegiatan seminar dan DIKLAT PTK akan membahas tentang; pengertian PTK, mengapa PTK penting, langkah-langkah dalam dalam pelaksanaan PTK dan langlah-langkah membuat laporan PTK. Disarankan kepada guru, setelah mengikuti kegiatan ini bisa memberikan sosialisasi kepada teman-teman guru di sekolah tempat dia bekerja. dan tidak ada lagi guru yang tidak mampu melakukan PTK sehingga kenaikan pangkat/golongan guru, tidak terkendala lagi. Dengan melakukan PTK berarti semakin tinggi pangkat/golongan guru, maka semakin profesionallah dia dalam melakukan proses belajar mengajar. 

Menurut Ketua Panitia Rasid Rahman, S.Pd bahwa seminar tentang Penguatan Karakter dan Profesionalisme Guru akan dirangkaikan dengan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) rencana pelaksanaan pada tanggal 19 Februari 2013. Mengingat pentingya kegiaan ini Ketua panitia berharap bahwa seluruh Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memberikan Rekomendasi minimal  2 orang guru pada sekolah yang dipimpinya, mengapa harus 2 orang supaya dalam pelaksanaan seminar dan Diklat ini tidak akan menggangu kegiatan KBM di sekolah.

Ditulis Oleh La Ode Sarfila

Site Map

Obyek Wisata dan Tempat Berlibur

Tempat Wista yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow adala Batu Pinagut dan Tanjung Dulang yang sering dan ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal
Kampung Wisata Imah Seniman

Lembang menjadi salah satu tujuan wisata di sekitar kota Bandung. Daerah pegunungan dengan udara yang dingin serta berbagai tempat wisata membuat banyak orang tertarik untuk mengunjunginya. Salah satu kawasan wisata alami dengan konsep yang unik adalah Kampung Wisata Imah Seniman. Di sini Anda bisa melakukan berbagai aktivitas dari makan di hutan, menginap di pinggir danau, berbelanja di kampung, memancing di sungai dan outbound di gunung. 

Pulau Tidung di Kepulauan Seribu

Bagi warga kota Jakarta, menikmati pantai dengan pasir putih dan air biru yang jernih dapat Anda nikmati tanpa perlu menempuh jarak yang terlalu jauh dan menghabiskan uang banyak. Pulau Tidung, yang kini semakin tenar dan menjadi tujuan para wisatawan yang kebanyakan berasal dari Jakarta. Mari kenali pulau yang berada di Kepulauan Seribu ini dan siapkan diri untuk berkunjung ke pulau ini.

PGRI dan Organisasi Guru

Oleh Ahmad Nurkholish, M.Pd. (Ketua Perguntara Lampung dan Anggota Dewan Restorasi Pendidikan)
Cikal bakal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  diawali pada 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka dua. Namun, tidak menghalangi mereka rukun bersama.
PADA 1932 PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengagetkan pemerintah kolonial Belanda. Sebab, istilah Indonesia mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi kolonial Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa ini. Saat bala tentara Jepang menguasai Indonesia, semua organisasi termasuk PGI dilarang tumbuh berkembang.
Seratus hari pasca proklamasi tepatnya 24 dan 25 November 1945, guru-guru pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam PGI berkongres di Surakarta. Melalui kongres inilah, PGI metamorphosis menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebagai wujud apresiasi positif pemerintah Orde Baru kepada guru, Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 78/1994 menetapkan hari lahir PGRI sebagai Hari Guru Nasional.
Kini, PGRI sudah tidak muda lagi. Kemampuan dan kekuatan yang ada mulai menurun. Sementara permasalahan-permasalahan guru dan pendidikan makin dinamis dan sporadis. Sangat wajar,  jika pemerintahan Era Reformasi menerbitkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Di mana dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 41 ayat 1 menegaskan guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. UU No. 14/2005 ini menjadi landasan hukum guru-guru muda berjiwa progresif revolusioner dan anti kemapanan, secara sadar terorganisir mendeklarasikan organisasi profesi guru, baik bersifat lokal maupun nasional.
Tidak sedikit organisasi profesi guru yang berlepas diri dari PGRI, kerap disalahmengertikan, ada yang mengatakan sempalan, oposan atau juga tandingan. Ketidakmengertian ini kadang kala dilegitimasi oleh pernyataan-pernyataan yang tidak mendidik dari segelintir birokrat atau oknum pengurus PGRI menyatakan PGRI satu-satunya organisasi profesi guru yang legitimit dan diakui pemerintah. Selain bersifat nasional, juga menjadi bagian dari organisasi profesi guru internasional.
Statemen tidak berdasar ini harus disudahi. PGRI dan organisasi profesi guru lainnya, duduk bersama merumuskan kesepakatan, membangun komitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan harkat guru. Ada tiga masalah utama, yang harus diselesaikan oleh PGRI dan organisasi guru lainnya. Penyelesaian ini bisa dilakukan secara bersama-sama, atau antara PGRI dan organisasi profesi guru lainnya cukup koordinasi berbagi tugas, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terus berkembang.
Kesetaraan Profesi
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. (UU SPN. 1:1). Guru yang diangkat pemerintah maupun masyarakat, sama tugas dan kewajibannya, yang membedakan hanya tiga hal, kesejahteraan, pembinaan, dan jenjang karir.
Berbedanya kesejahteraan, pembinaan, dan jenjang karir ini, menjadi salah satu faktor penyebab tidak meratanya kualitas pendidikan. Guru-guru berpredikat PNS, ketika baru diangkat sudah menikmati 80% dari gaji pokok yang besarannya setara dengan guru berpredikat non-PNS yang sudah bekerja 15 tahun, bahkan kadang kala gaji guru non-PNS tidak mencapai angka di atas KHL. Selain gaji, mereka juga secara rutin mendapat pendidikan dan latihan, serta bimbingan teknis profesi guru secara berkala, sementara guru non PNS menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan pendidikan dan latihan, serta bimbingan teknis keguruan yang diselenggarakan pemerintah. Begitu juga masalah karir, guru-guru PNS sangat jelas jenjang karirnya, sementara guru non-PNS tidak memiliki kejelasan jenjang karir.
Perlakuan ini bertolak belakang dengan UUD NKRI 1945 pasal 27 ayat 1, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Merujuk pasal ini, kesetaraan profesi guru sangat penting bagi masa depan pendidikan di negeri ini, oleh karenanya pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana ditetapkan UU RI No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berbagi tugas dan wewenang. Untuk guru-guru PNS pengelolaannya dikembalikan kepada pemerintah pusat, sementara guru-guru non PNS pengelolaannya di tangani pemerintah provinsi untuk level pendidikan menengah, dan pemerintah kabupaten kota untuk level pendidikan dasar. Pembagian tugas dan wewenang ini selain akan meminimalisasi kecemburuan  antara guru PNS dan non-PNS, pertumbuhan pendidikan akan berjalan selaras dengan kepentingan bangsa dan negara.
Kepemilikan Sekolah
Hampir sebagian besar guru non-PNS bekerja pada sekolah yang dimiliki yayasan kapitalis. Minusnya kuantitas guru yang mendirikan sekolah, menyebabkan guru menjadi tawanan di rumahnya sendiri. Di awal sekolah didirikan, semua guru dituntut prihatin dan bekerja secara maksimal, ketika sekolah berjaya, bergelimang materi dan popularitas, tidak sedikit guru-guru pelopor tersebut dicari-cari kesalahan untuk dideportasi. Prahara ini kerap berulang, tetapi tidak banyak guru yang memetik pelajaran dan bertindak  revolusioner.
Guru, cenderung menerima dan pasrah, potensi yang ada tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi keagungan profesi guru dan pendidikan itu sendiri, tetapi dibiarkan dipenetrasi dan dieksploitasi oleh oknum yayasan kapitalis.
Jika kondisi ini tidak segera dijungkirbalikkan, pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU SPN : 3) akan mengalami hambatan serius, bahkan pendidikan akan mengalami kebangkrutan moral dan identitas keilmuannya. Kecenderungan saat ini, sebagian besar sekolah dijadikan ATM, sementara guru dijadikan pekerja gotong-royong.
Kepala Dinas Pendidikan
Meski pengangkatan kepala dinas adalah hak prerogatif kepala daerah, tidak berarti kepala daerah mengabaikan aspirasi masyarakat pendidikan dan bertindak otoriter. Sangat tepat, manakala gubernur, bupati, dan wali kota mengangkat kepala Dinas Pendidikan adalah mereka yang mempunyai kompetensi dan pemahaman tentang pendidikan dan keguruan.
Ketepatan kepala daerah mengangkat Kadisdikbud, akan banyak membantu keberlangsungan pendidikan di daerahnya, sebab hanya mereka-mereka lah yang mampu menciptakan iklim pendidikan lebih kreatif dan dinamis. Bayangkan, kalau Kadisdikbudnya berasal dari dinas pasar atau PU, tentu yang ada dalam atmosfir berpikirnya bukan bagaimana memajukan pendidikan, akan tetapi bagaimana mencari proyek dan keuntungan sebesar-besarnya dari bidang pendidikan, padahal permasalahan di bidang pendidikan sangat kompleks dan berkembang.
Sangat wajar, manakala pendidikan di negeri ini tidak pernah beres. Sebab, yang menangani bukan orang-orang yang ahli dalam bidangnya.
Anomali ini cenderung mapan dan menanjak, disebabkan PGRI dan organisasi profesi guru yang ada, memperlihatkan ketidakberdayaannya di hadapan kekuasaan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, bagian keduabelas mengenai kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan  pasal 45 ayat (3)  berbunyi guru berkesempatan untuk berperan dalam penentuan  kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam: kebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten atau kota.
PP ini memberi ruang kepada PGRI dan organisasi yang guru, menerima atau menolak pengangkatan Kadisdikbud yang tidak memiliki referensi pendidikan dan pengalaman kerja dalam bidang pendidikan, dan itu semua akan lebih efektif dan berkekuatan politik, manakala PGRI dan organisasi profesi guru yang lainnya berlapang dada menerima perbedaan organisasi, kemudian berserikat menjadi satu kekuatan ekstra parlementer yang aktif dan konstruktif.
Tiga permasalahan di atas jarang atau mungkin juga tidak disentuh oleh PGRI dan organisasi guru lainnya. Padahal, tiga masalah ini berakibat sistemik dan makro, guru dan organisasi guru terjebak pada permasalahan mikro yang sebenarnya sudah bisa tuntas cukup oleh PGRI. Akhirnya, semoga di hari lahir PGRI yang ke-66 ini, PGRI lebih bisa berkomunikasi dengan organisasi profesi guru secara bersahabat, dan menjadikan organisasi profesi guru yang lain sebagai mitra, menyelesaikan persoalan guru dan pendidikan. Selamat hari lahir PGRI Ke-66.

UN Tak Cocok Jadi Alat Evaluasi Kurikulum 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski muncul banyak kritikan terhadap kurikulum baru yang akan diterapkan pada pertengahan tahun 2013 mendatang, pendekatan berbasis tematik integratif yang ditawarkan tetap diapresiasi. Namun, dengan pola pendekatan pendidikan semacam ini, bentuk evaluasi kepada siswa semestinya juga tidak lagi ketat.

Praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Abduh Zein, mengatakan bahwa metode tematik integratif ini membuka peluang guru dan siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang tema bahasannya. Anak-anak juga bebas mengobservasi dan mencari tahu sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi.

"Metode seperti ini tanpa batasan dan dinamis sehingga akan jadi persoalan jika ujian nasional (UN) masih dijadikan alat evaluasi," kata Zein saat Focus Group Discussion Menyoal Kurikulum 2013 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Ia mengungkapkan bahwa jika tetap dipaksakan mengevaluasi siswa dengan sistem UN, konsep kurikulum yang digagas saat ini hanya akan sia-sia. Pasalnya, guru tak akan bisa dengan bebas mengembangkan tema bahasan karena ada koridor yang harus diikuti agar anak-anak bisa mengerjakan UN dengan baik.

"UN itu sangat rigid. Kisi-kisinya ada dan umumnya yang keluar soalnya seperti itu sehingga guru mau tidak mau ikuti saja. Kalau begini, apa yang berubah," ujar Zein.

Untuk itu, sejalan dengan perubahan kurikulum, UN mestinya bukan lagi menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan evaluasi pendidikan bagi para siswa di tiap jenjang. Pemerintah harus mulai mempersiapkan formulasi baru untuk alat evaluasi siswa menyesuaikan dengan metode pembelajaran pada kurikulum baru.

Masyarakat Diajak Laporkan Kebutuhan Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuka portal bantu sekolahku (http://bantusekolahku.kemdikbud.go.id) yang terbuka bagi orang tua, siswa, guru, dan pemangku kepentingan lain agar melaporkan kebutuhan pendidikan mereka langsung ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Ada empat fitur utama dalam program ini yaitu cari satuan pendidikan, laporkan kebutuhan, telusuri kebutuhan, dan laporan bantu sekolahku. Masyarakat dapat memanfaatkan portal ini mulai Rabu (12/12/2012).

Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Naim mengatakan dalam sistem ini komunikasi antara masyarakat dengan pengelola pendidikan menjadi lebih interaktif.

Dalam sistem ini komunikasi antara masyarakat dengan pengelola pendidikan menjadi lebih interaktif.

-- Ainun Naim

Sistem ini bisa lebih efektif memonitor pelayanan yang belum sampai. Misalnya, apakah di sekolah tertentu siswa yang tidak mampu sudah semua mendapatkan bantuan siswa miskin, apakah penyaluran bantuan tepat sasaran dan waktu, kata Na'im.

Pembuatan sistem ini melibatkan Bank Dunia, Uni Eropa, dan Kerajaan Belanda. Sistem yang terintegrasi dengan media sosial facebook dan twitter ini ini diklaim sebagai sistem pertama di dunia. Sebelumnya ada sistem serupa di Filipina, tetapi tidak melibatkan pemerintah dalam pengelolaannya. 

Gaji PNS Tetap Naik di 2013

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa kembali tenang. Rencana pembatalan kenaikan gaji pada 2013, dibantah oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Artinya, kenaikan gaji pada 2013 akan tetap direalisasikan.

Menurut Agus, selaku bendahara negara, dirinya masih tetap sejalan dengan rencana kenaikan gaji PNS yang sudah dinyatakan dalam Nota Keuangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. "Anggarannya kan ada," ujarnya Jumat (14/12).

Pernyataan tersebut sekaligus membantah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar yang sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan gaji PNS dibatalkan karena tidak tersedia anggarannya. "Karena itu, nanti saya bicarakan dengan Pak Azwar," kata Agus.

Sebelumnya, Azwar mengatakan jika Kementerian Keuangan tidak menyetujui kenaikan gaji PNS sebesar rata-rata 7 persen mulai Januari 2013. "Jadi, gaji pokok PNS tahun depan hampir pasti tidak mengalami kenaikan," ucapnya.

Padahal, dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden SBY pada Agustus lalu, disebutkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan aparatur negara baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunan.

Karena itu, selain meneruskan kebijakan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan kita bayarkan pada tahun ajaran baru, pemerintah juga akan menaikkan gaji pokok PNS, TNI/Polri sebesar rata-rata 7 persen. Untuk itu, alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp 241,1 triliun, naik 13, persen anggaran dalam APBN-P 2012.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menambahkan, meski terdapat kenaikan gaji namun dampaknya telah diperhitungkan. Karena itu, tidak akan mengganggu kesehatan fiskal negara. "Tidak ada (pembatalan kenaikan gaji). Anggaran untuk 2013 sudah aman," jelasnya. (owi)

Politisi Demokrat Klaim Program Pro Rakyat Lancar

JAKARTA – Partai Demokrat optimis menang di pemilihan umum 2014 mendatang. Salah satu alasannya karena program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang pro rakyat berjalan dengan baik. Demikian diungkapkan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roestanto  Wahidi, di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (11/12).      

“Tentunya sebagai kader Partai Demokrat saya juga akan mengawal terus program-program tersebut,” kata Roestanto.

Politisi asal Jawa Barat itu mengatakan politik tidak bisa diprediksi. Ia mencontohkan, pada 2009 artai Demokrat dianggap tidak mungkin jadi pemenang. “Tapi, dalam kenyataannya Partai Demokrat unggul, baik untuk kursi di legislatif bahkan bisa menjadi kepala negara,” katanya.

Dia mengatakan untuk memertahankan kemenangan pada pemilu 2014, baik level nasional dan Jawa Barat, Roestanto akan terus berkerja keras. Apalagi, tegas dia, intruksi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengharuskan kader turun ke lapangan mendekati masyarakat dan mengabdi secara nyata kepada masyarakat.

“Karena itu saya tidak akan sia-siakan bilamana ada waktu untuk ke dapil bertemu dengan masyarakat Jawa Barat. Karena,  merekalah yang mengantarkan saya menjadi anggota dewan," kata politisi yang duduk di Komisi V DPR itu.      

Terkait silaturahmi nasional (silatnas) di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 14 dan 15 Desember 2012, Roestanto juga menyambut positif. Bahkan, dia menegaskan, pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi tapi juga penguatan untuk kader partai berlambang bintang mercy itu.

“Pertemuan besok sangat bagus, karena sebagai ajang silaturahmi sekaligus penguatan kader. Apalagi, seperti pertemuan yang sudah-sudah, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat selalu memberikan arahan dan wejangan bagi kemajuan Partai Demokrat," kata Roestanto.      

Rencananya, silatnas itu tidak hanya dihadiri pengurus DPP maupun anggota DPR dari F-PD, melainkan juga anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota serta pengurus DPD dan DPC PD se-Indonesia. (boy/jpnn)

Kader Terjerat Kasus, Anas Tetap Optimistis

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum tak risau dengan tingkat keterpilihan partai yang dipimpinnya terus menurun. Sebagai pemenang Pemilu 2009, ia sadar partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu  menjadi target pemberitaan yang negatif karena paling 'seksi'.

“Kami sadar PD paling menarik diberitakan kalau ada hal-hal yang kurang positif karena PD adalah partai terbesar," kata Anas di sela-sela kampanye di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (10/12).

Mantan Ketua Pengurus Besar (PB) HMI itu hadir di Purwarkarta mengkampanyekan pasangan calon yang diusung PD di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Purwakarta. Ia menjadi juru kampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta periode 2013-2018, Burhan Fuad dan Oni S Sandy.

Keyakinan PD untuk menjadi pemenang Pemilu 2014 mendatang bukan tanpa alasan. Menurut Anas, masih ada dua tahun untuk koreksi dan perbaikan di internal demi mengembalikan citra PD.

"Dengan perbaikan itu saya yakin pemilu yang masih dua tahun lagi PD bisa kembali meningkatkan kepercayaan rakyat. Kami yakin Partai Demokrat kembali juara di Pemilu 2014,” tegas Anas.

Anas mengatakan saat ini tidak ada partai yang tidak bermasalah. Hanya saja karena PD sebagai partai besar dan yang berkuasa saat ini maka sorotan dari publik maupun media tertuju kepada partai berlambang mercy itu.

Bagaimana dengan sejumlah kasus yang menjerat kader PD? Anas sendiri tak mau mencampurinya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Namun ia berpesan kepada penegak hukum agar dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan tekanan opini dan publik.

Seperti diketahui, nyanyian mantan Bendahara Umum DPP PD, Muhammad Nazaruddin yang kini menjadi terpidana perkara Wisma Atlet Jakabaring menyerat sejumlah kader PD lainnya. Selain mantan Wasekjen Angelina Sondakh, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng juga sudah menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek Hambalang.

Terkait dengan calon presiden yang akan diusung PD pada Pemilihan Presiden 2014, Anas sendiri belum mau membicarakannya. Yang fokus PD lakukan saat ini kata dia adalah mendukung kerja dan program Presiden SBY.

"PD ingin kinerja Pak SBY, makin bagus, selesai dengan baik, khusnul khotimah. Baru setelah pemilu legislatif kami berkonsentrasi membahas siapa capres untuk Pemilu presiden 2014,” pungkas Anas. (awa/jpnn)

5 Parpol Belum Lengkapi Syarat Verifikasi Faktual

JAKARTA - Lima dari 18 partai politik yang gagal menjalani verifikasi administrasi namun diikutkan dalam verifikasi faktual sebagaimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 5 partai untuk sementara dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Syarat verifikasi faktual yang belum lengkap itu antara lain menyangkut kepengurusan dan kuota keterwakilan perempuan dalam struktur partai.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, lima partai itu adalah Partai Kongres, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), PNI Marhaenisme, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Pakar. "Untuk Partai Kongres, mereka belum melengkapi persyaratan data terkait Sekretaris Jenderal (Sekjen), Bendahara dan kuota perempuan," ujarnya di Jakarta, Senin (10/12).

Untuk PPDI, data yang belum lengkap terkait Sekjen dan kuota perempuan. Sementara PNI Marhaenisme, belum lengkap data bendahara dan kuota perempuan. Untuk PKDI dan Partai Pakar menurut Ferry, belum lengkap terkait data kuota perempuan.

Meski demikian Ferry belum berani memastikan bahwa partai lainnya telah memenuhi syarat verifikasi faktual. Sebab, proses verifikasi di daerah masih berjalan.

"Untuk yang lain sudah siap, tapi bukan jaminan partai-partai itu lolos. Karena masih ada proses verifikasi di tingkat  provinsi, kabupaten/kota. Dan juga masih ada masa perbaikan pada tanggal 11-17 Desember," katanya.(gir/jpnn)

Isu Korupsi Tetap jadi Jualan PD di Pemilu 2014

BOGOR - Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum tak risau dengan banyaknya kader Demokrat yang terjerat korupsi. Bahkan dengan fakta tersebut, isu pemberantasan korupsi tetap menjadi jualan PD di Pemilu 2014 mendatang untuk meraup suara pemilih.

Mantan ketua umum Pengurus Besar (PB) HMI itu menjelaskan partainya tidak pernah goyah dalam pemberantasan korupsi. Kata dia, isu penuntasan korupsi tetap menjadi prioritas utama partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"PD tidak bergeser seinci pun dalam pemberantasan korupsi. Ini tetap menjadi poin penting dan tetap menjadi tema di Pemilu 2014," kata Anas kepada wartawan pada acara konferensi pers usai penutupan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PD di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/12).

Dalam pembiayan kampanye politik pun, Anas berjanji tidak akan menggunakan dana yang tidak jelas asalnya. "Tidak hanya di pemenangan Pemilu, tapi juga kegiatan kepartaian non-pemilu,  PD selalu menggunakan dana halal." ucapnya. (awa/jpnn)

SBY Target Suara Demokrat 15 Persen di Pemilu 2014

BOGOR - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap realistis di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Meskipun menyandang status sebagai partai pemenang Pemilu 2009 dan partai penguasa, namun SBY tidak punya target yang muluk.

Dalam pembekalan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PD yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/12), SBY hanya menargetkan PD memperoleh minimal 15 persen suara. Dari target perolehan suara itu, SBY berharap agar partai yang didirikannya tidak terpental dari tiga besar.

"Beliau (SBY) menyampaikan kader PD harus tetap semangat dan solid memenangi Pemilu 2014. Target minimal, PD harus berada di tiga besar," kata Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri dan LSM DPP Demokrat Andi Nurpati usai mengikuti pembekalan yang berlansung tertutup bagi wartawan.

Menurut Andi Nurpati, selain target di Pemilu 2014, SBY juga menyampaikan pentingnya kader PD untuk bekerja keras jelang Pemilu 2014. Termasuk kata dia, mengawal program-program pemerintah dan menjaga kekompakan se-sama kader.

PD pertama kali mengikuti Pemilu 2004. Sebagai partai baru, PD sudah meraih 7,45 persen suara. Dengan total 57 kuris di DPR, PD berada di posisi kelima. Di Pemilu 2009, perolehan suara PD melejit dan langsung sebagai pemenang. Jatah kursi di DPR bertambah menjadi 150 dan perolehan suara di Pemilu Nasional sebanyak 20,4 persen atau 21.703.137 suara. (awa/jpnn)

Sponsor Blog FKGI Bolmong Utara

Sponsor adalah lembaga yang mendukung pembentukan FKGI dan pemikiran di FKGI, berupa pemberian dana maupun apdate berita, dan fasilitas yang lain.

Lembaga yang pernah menjadi sponsor FKGI Bolmong Utara adalah:

• Anggota
• Kompas
• Majalah Berita Mingguan TEMPO
• Koran TEMPO
• Jasablogweb

Daftar Untuk Database Anggota

Ingin Mendaftar Online Isilah Formulir di Bawah ini :